Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan  dibidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan Dinas.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai kewenangan antara lain :

  1. Pengadaan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan penyajian bahan pustaka, karya cetak serta karya rekam ;
  2. Penyelenggaraan layanan internal perpustakaan, arsip dan layanan ekstensi perpustakaan;
  3. Penyelenggaraan kerjasama perpustakaan, informasi dan arsip daerah dengan instansi/lembaga ;
  4. Penyelenggaraan pembinaan semua jenis perpustakaan ;
  5. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam serta arsip sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
  6. Pelaksanaan hunting/pelacakan terbitan daerah berupa karya cetak dan karya rekam ;
  7. Pengembangan sistem otomasi dan perpustakaan digital ;
  8. Penyusunan rencana pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan, informasi ilmiah dan kearsipan ;
  9. Penyelenggaraan pendidikan  dan pelatihan perpustakaan dan arsip ;
  10. Penyelenggaraan pemasyarakatan perpustakaan dan minat baca ;
  11. Penyelenggaraan pengembangan profesi jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis ;
  12. Penyelenggaraan pengkajian pengembangan perpustakaan, informasi dan arsip ;
  13. Pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian ;
  14. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga fungsional pustakawan, arsiparis, tenaga pengelola perpustakaan dan arsip ;
  15. Penetapan norma, standar, dan pedoman bidang perpustakaan dan kearsipan yang berisi kebijakan provinsi dengan berpedoman kebijakan nasional ;
  16. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi dan arsip daerah provinsi berdasarkan kebijakan nasional ;
  17. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan dan arsiparis di skala provinsi sesuai kebijakan nasional ;
  18. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan dan arsiparis sesuai ketentuan yang berlaku ;
  19. Pemberian akreditasi perpustakaan di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku ;
  20. Pemberian sertifikasi perpustakaan di wilayah provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan yang berlaku ;
  21. Pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat daerah provinsi ;
  22. Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan kabupaten/kota ;
  23. Pemberian persetujuan jadwal retensi arsip kabupaten/kota terhadap arsip yang telah memiliki pedoman retensi ;
  24. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, badan usaha milik daerah provinsi serta swasta dan perorangan berskala provinsi ;
  25. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota ;
  26. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan pembinaan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.